KELANGKAAN BBM DI LAPANGAN: DAMPAK TRANSISI KE BAHAN BAKAR BARU SESUAI UU MIGAS

 

KELANGKAAN BBM DI LAPANGAN: DAMPAK TRANSISI KE BAHAN BAKAR BARU SESUAI UU MIGAS

 

SURVEI SSI: KOMUNIKASI KABINET MERAH PUTIH BELUM MERATA, BAHKAN KEMAJUAN ENERGI SEPERTI B50 KURANG TERDENGAR

 

MEDAN – Seiring dengan langkah penerapan regulasi baru di sektor energi nasional, masyarakat di berbagai wilayah termasuk Sumatera Utara dilaporkan mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di lapangan. Kelangkaan ini dikonfirmasi terjadi dalam rangka persiapan peluncuran dan pengalihan secara bertahap ke jenis BBM versi baru, sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) serta arahan transisi energi nasional.

 

Kebijakan ini menempuh jalan menuju penggunaan bahan bakar lebih ramah lingkungan, antara lain pengembangan Biodiesel B50 dan inovasi energi berkelanjutan yang digalakkan Pertamina demi ketahanan energi negara. Namun, proses penyesuaian pasokan dan distribusi di lapangan berjalan tidak sepenuhnya mulus, memicu antrean dan kekhawatiran sementara di kalangan masyarakat.

 

 

 

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN TERLALU BERAT PADA FIGUR PRESIDEN

 

Di sisi lain, hasil survei terbaru dari Sintesa Strategi Indonesia (SSI) menyoroti temuan penting terkait kinerja komunikasi Kabinet Merah Putih. Mayoritas anggota kabinet dinilai belum berkontribusi secara maksimal dalam menyangga dan mendongkrak citra positif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di ruang publik. Komunikasi kebijakan, termasuk langkah strategis di sektor energi dan kelangkaan BBM yang terjadi saat ini, terasa masih terlalu bertumpu pada figur Presiden sendiri.

 

Berdasarkan data pemantauan dari total 231,4 juta paparan konten terkait Presiden Prabowo, tercatat kurang dari 20% yang berkaitan langsung dengan nama anggota kabinet. Lebih dari 33 juta terpaan di antaranya justru hanya disumbang oleh segelintir nama pejabat saja. Hal ini menjadi indikasi bahwa pesan kebijakan penting—seperti transisi energi dan kebijakan BBM—belum tersampaikan secara merata dan jelas oleh para pembantu Presiden.

 

 

 

PEMETAAN KONTRIBUSI KOMUNIKASI PEJABAT

 

Berdasarkan volume terpaan konten dan kualitas sentimen yang dihasilkan, SSI memetakan pejabat yang turut mendongkrak citra positif pemerintahan ke dalam tingkatan berikut:

 

Kelompok Dominan (Tier 1) – Penopang Utama

 

Kelompok ini menjadi penyumbang terbesar paparan konten sekaligus menjaga sentimen positif:

 

- Bahlil Lahadalia: Menghasilkan 8.040.519 terpaan, dengan sentimen positif 40,1%, netral 54%, negatif 5,9%. Ia dikenal vokal dalam mendorong inovasi energi nasional, termasuk pengembangan B50 dan penguatan peran Pertamina.

- Gibran Rakabuming: Menghasilkan 8.591.176 terpaan, dengan sentimen positif 31,5%, netral 42,7%, negatif 25,9%.

- Teddy Indra Wijaya (Mayor Teddy): Menghasilkan 5.488.883 terpaan, dengan sentimen positif 24,1%, netral 60,7%, negatif 15,2%.

 

Kelompok Penopang (Tier 2) – Kualitas Sentimen Tinggi

 

Meskipun volumenya belum dominan, kelompok ini mencatat sentimen positif yang cukup tinggi:

 

- M. Qodari: 333.601 terpaan, sentimen positif tertinggi di kelasnya sebesar 73,3%, netral 26,7%.

- Fadli Zon: 331.508 terpaan, sentimen positif berimbang 50%, netral 50%.

- Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): 28.002 terpaan, dengan sentimen positif 46,2%, netral 53,8%.

 

 

 

PENTINGNYA PERAN SELURUH ANGGOTA KABINET DALAM SOSIALISASI UU MIGAS

 

Kondisi kelangkaan BBM yang terjadi saat ini menjadi bukti nyata perlunya peran lebih aktif dari seluruh jajaran kabinet. Kebijakan peluncuran BBM baru dan pengembangan Biodiesel B50 adalah langkah strategis sesuai UU Migas untuk mewujudkan kemandirian energi dan perlindungan lingkungan. Namun, tanpa sosialisasi menyeluruh dari para menteri dan kepala lembaga, masyarakat berisiko salah paham dan menilai kelangkaan sementara sebagai kegagalan kebijakan.

 

Sangat diharapkan anggota kabinet lainnya dapat lebih berani tampil ke depan, menjelaskan kebijakan teknis di lapangan, dan menjawab keresahan publik. Seperti halnya Bahlil Lahadalia yang konsisten mengangkat isu #pertamina #biodisel #b50 #inovasi #indonesiamaju, seluruh pejabat perlu menjadi jembatan transparansi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan rakyat.

 

( TIM)