Jamda Pramuka Sumut Sukses Digelar Gratis, tapi Anggaran dari Pajak Rakyat Masih Misteri


Sumut - Kegiatan jambore daerah (Jamda) Gerakan Pramuka di Sumatera Utara telah berakhir, pada Minggu 12 Juli 2026. Namun tidak diketahui berapa anggaran yang digunakan untuk kegiatan jamda tersebut.
‎Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramukan Provinsi Sumatera Utara setiap tahun mendapatkan bantuan hibah dari APBD.

‎Tetapi tidak ada rincian pasti mengenai total anggaran pemerintah yang dipublikasikan secara spesifik untuk Jambore Daerah (Jamda) XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara.
‎Namun, Jamda yang berlangsung di Bumi Perkemahan Sibolangit pada 8-12 Juli 2026 tersebut mencetak sejarah sebagai satu-satunya Jambore Daerah di Indonesia yang membebaskan biaya perkemahan (gratis) bagi seluruh peserta.
‎Kebijakan ini diinisiasi oleh Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, Dikky Anugerah Panjaitan agar seluruh Pramuka Penggalang dari 32 Kwartir Cabang dapat berpartisipasi tanpa terkendala biaya.

‎Pembiayaan kegiatan berskala besar yang melibatkan 5.575 peserta ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara serta berbagai pemangku kepentingan.
‎"Tapi masyarakat ingin tahu berapa anggaran Jamda Pramuka Sumut. Dikky harus transparan dengan anggaran yang dipakai, itu kan dari APBD? dari pajak rakyat," ungkap Arief Tampubolon, kader gerakan pramuka yang pernah mengikuti Pertikara Nasional Saka Bhayangkara di Desa Selerejo, Malang, Jawa Timur, pada tahun 1997.
‎Arief berharap Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumut Dikky Anugerah Panjaitan membiasakan diri untuk bersikap jujur dan transparan dalam Gerakan Pramuka.
‎"Gerakan Pramukan ini untuk pengabdian diri kepada anak bangsa, jadi kita harapkan Dikky Panjaitan selalu transparan dengan penggunaa anggaran kegiatan gerakan pramuka, untuk mengajarkan adik adik pramuka jujur sejak dini," kata Arief.(Team)

Posting Komentar

0 Komentar