Dugaan Kejanggalan Dana BOS SMKS Taman Siswa Lubuk Pakam 1, Kejati Sumut Didorong Dalami dan Periksa Pengelolaan Anggaran

Lubuk Pakam - Laporan publik mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Swasta Taman Siswa Lubuk Pakam 1 menjadi perhatian. Sejumlah pos dalam laporan realisasi anggaran tahun 2023, 2024, hingga 2025 disebut menunjukkan nilai belanja yang cukup besar dan dinilai memerlukan penjelasan lebih rinci mengenai peruntukan, realisasi kegiatan, serta bukti pendukungnya.

Berdasarkan data anggaran yang diterima redaksi, nilai belanja pada lima kelompok kegiatan yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp2,008 miliar selama tiga tahun. Rinciannya sekitar Rp787,68 juta pada 2023, Rp692,67 juta pada 2024, dan Rp528,45 juta pada 2025.

Angka tersebut belum dapat disimpulkan sebagai kerugian negara ataupun tindak pidana. Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran, diperlukan verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik, konfirmasi kepada pihak sekolah, serta apabila diperlukan audit oleh lembaga yang berwenang.

Namun demikian, besarnya nilai pada sejumlah pos belanja menimbulkan pertanyaan publik yang layak dijawab secara transparan.

Lima Pos Anggaran yang Menjadi Sorotan

1. Penerimaan Peserta Didik Baru

Pada pos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), data yang diterima redaksi mencatat:

• 2023: Tahap I Rp2.031.300 dan Tahap II Rp10.000.000.
• 2024: Tahap I Rp17.731.300 dan Tahap II Rp0.
• 2025: Tahap I Rp17.191.300 dan Tahap II Rp0.

Khusus tahun 2023, muncul pertanyaan mengenai pencatatan belanja PPDB pada dua tahap dalam satu tahun anggaran.

Pertanyaan yang perlu dijelaskan pihak sekolah antara lain: apakah dua pencatatan tersebut merupakan dua kegiatan berbeda, pembayaran yang dilakukan secara bertahap untuk satu kegiatan, atau terdapat penjelasan administratif lainnya?

Redaksi juga memandang perlu memperoleh dokumen pendukung berupa rencana kegiatan dan anggaran, kuitansi, faktur, bukti pembayaran, serta laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Pengembangan Perpustakaan dan Pojok Baca

Pos pengembangan perpustakaan dan pojok baca juga menjadi perhatian.

Data yang diterima mencatat:

• 2023: Rp26.800.000 pada Tahap I dan Rp7.800.000 pada Tahap II.
• 2024: Rp0.
• 2025: Rp65.005.000 pada Tahap II.

Dengan nilai mencapai Rp65 juta pada 2025, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai barang yang dibeli dan penerima manfaatnya.

Jika belanja tersebut digunakan untuk pengadaan buku, misalnya, maka penting diketahui judul dan jumlah buku, harga satuan, pemasok, bukti pembelian, serta dokumentasi keberadaan barang di sekolah.

Pertanyaan sederhananya: buku apa yang dibeli, berapa jumlahnya, berapa harga satuannya, dan di mana seluruh buku tersebut saat ini?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu membedakan antara belanja yang benar-benar terealisasi dengan belanja yang masih membutuhkan pembuktian.

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Pos kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler menunjukkan nilai yang cukup besar.

Data yang diperoleh:

• 2023: Rp45.794.500 + Rp47.752.000 = Rp93.546.500.
• 2024: Rp98.527.200 + Rp118.047.600 = Rp216.574.800.
• 2025: Rp56.013.200 + Rp38.660.000 = Rp94.673.200.

Tahun 2024 menjadi perhatian karena nilai yang tercatat mencapai lebih dari Rp216 juta.

Pertanyaan yang perlu dijawab bukan semata-mata mengenai besarnya anggaran, tetapi mengenai apa saja kegiatan yang dilaksanakan.

Berapa jumlah kegiatan? Berapa jumlah peserta? Siapa penyelenggara atau penyedia jasa? Berapa biaya masing-masing kegiatan? Apakah terdapat surat tugas, daftar hadir, dokumentasi kegiatan, laporan pelaksanaan, kuitansi, serta bukti pembayaran?

Jika seluruh dokumen tersedia dan kegiatan benar-benar dilaksanakan, maka data tersebut dapat menjadi dasar klarifikasi sekaligus memberikan gambaran mengenai penggunaan anggaran secara utuh.

4. Administrasi Kegiatan Satuan Pendidikan

Pos administrasi kegiatan satuan pendidikan menjadi salah satu angka terbesar dalam data yang diterima redaksi.

Tercatat:

• 2023: Rp206.432.900 + Rp274.733.400 = Rp481.166.300.
• 2024: Rp91.527.000 + Rp135.583.300 = Rp227.110.300.
• 2025: Rp75.328.000 + Rp107.367.900 = Rp182.695.900.

Total tiga tahun pada pos ini mencapai sekitar Rp890,97 juta.

Besarnya nilai tersebut memerlukan penjelasan terperinci mengenai jenis pengeluaran yang dimasukkan ke dalam administrasi satuan pendidikan.

Apabila terdapat pembelian ATK dan perlengkapan, publik patut mengetahui jenis barang, volume, harga satuan, penyedia, tanggal pembelian, serta bukti penerimaan barang.

Transparansi tersebut menjadi penting agar angka dalam laporan tidak berhenti sebagai angka administratif, tetapi dapat ditelusuri hingga barang atau jasa yang benar-benar diterima sekolah.

5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pos pemeliharaan sarana dan prasarana juga tercatat dengan nilai cukup besar:

• 2023: Rp116.093.500 + Rp50.240.000 = Rp166.333.500.
• 2024: Rp137.158.500 + Rp94.095.000 = Rp231.253.500.
• 2025: Rp91.195.500 + Rp77.690.000 = Rp168.885.500.

Total tiga tahun mencapai sekitar Rp566,47 juta.

Yang perlu diverifikasi adalah bentuk pemeliharaan atau perbaikan yang dilakukan. Apakah berupa pengecatan, perbaikan instalasi, perbaikan ruang kelas, sanitasi, fasilitas pembelajaran, atau pekerjaan lainnya?

Dokumentasi sebelum dan sesudah pekerjaan, rincian volume pekerjaan, harga material, biaya tenaga kerja, identitas pelaksana, serta bukti pembayaran menjadi dokumen penting untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut benar-benar sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

Bukan Besarnya Anggaran Semata yang Menjadi Persoalan

Dalam pemberitaan mengenai penggunaan dana publik, besarnya suatu angka tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan.

Sebuah kegiatan dapat saja memiliki anggaran besar apabila sesuai kebutuhan, ketentuan, perencanaan, serta didukung bukti transaksi dan hasil pekerjaan yang dapat diverifikasi.

Karena itu, inti persoalan dalam dugaan ini bukan sekadar "mengapa angkanya besar?", melainkan:

Apakah setiap rupiah yang dilaporkan benar-benar dibelanjakan untuk kegiatan sekolah, sesuai ketentuan, memiliki bukti transaksi yang sah, dan menghasilkan barang atau jasa yang dapat diverifikasi?

Pertanyaan inilah yang perlu dijawab secara terbuka.

Desakan Agar APH Melakukan Klarifikasi dan Pemeriksaan

Atas munculnya laporan tersebut, masyarakat mendorong Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk tidak terburu-buru menyimpulkan adanya tindak pidana, tetapi melakukan langkah sesuai kewenangan apabila terdapat dasar yang cukup.

Langkah yang dapat ditempuh antara lain meminta klarifikasi, menelusuri dokumen pertanggungjawaban, memeriksa pihak-pihak terkait, mencocokkan laporan dengan kondisi fisik di lapangan, serta berkoordinasi dengan instansi atau auditor yang berwenang.

Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka proses selanjutnya tentu harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Sebaliknya, apabila seluruh penggunaan anggaran dapat dibuktikan sah dan sesuai ketentuan, maka hasil pemeriksaan juga penting disampaikan kepada publik agar tidak muncul kesimpulan sepihak.

Dugaan Pelanggaran Hukum Harus Dibuktikan

Sejumlah pihak mengaitkan dugaan penyimpangan dana publik dengan ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Namun, pemberitaan harus berhati-hati. Keberadaan angka yang dianggap tidak wajar tidak otomatis membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi.

Apakah terdapat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan bagi pihak tertentu, kerugian keuangan negara, atau unsur pidana lainnya merupakan persoalan yang harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum.

Dengan demikian, istilah yang tepat dalam tahap pemberitaan ini adalah dugaan kejanggalan atau dugaan penyimpangan, bukan menyatakan seseorang telah melakukan korupsi sebelum terdapat bukti dan proses hukum yang memberikan dasar untuk kesimpulan tersebut.

Kepala Sekolah dan Pihak Terkait Berhak Memberikan Klarifikasi

Redaksi membuka ruang bagi Kepala SMKS Taman Siswa Lubuk Pakam 1, pengelola Dana BOS, yayasan, komite sekolah, maupun pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan.

Konfirmasi terutama diperlukan terkait:

1. dasar penyusunan setiap pos anggaran;
2. rincian barang dan jasa yang dibeli;
3. pihak penyedia barang atau jasa;
4. bukti pembayaran;
5. dokumen pertanggungjawaban;
6. dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
7. kondisi fisik barang atau hasil pekerjaan; dan
8. alasan munculnya perbedaan nilai belanja antartahun.

Hak jawab dan klarifikasi tersebut merupakan bagian penting dari pemberitaan yang berimbang.

Editorial: Dana Pendidikan Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

Dana BOS pada hakikatnya berkaitan langsung dengan kepentingan pendidikan dan peserta didik.

Karena itu, pengelolaannya tidak cukup hanya selesai pada pencatatan administrasi. Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi kegiatan belajar, fasilitas sekolah, pengembangan peserta didik, dan peningkatan mutu pendidikan.

Transparansi bukan berarti menuduh.

Audit bukan berarti memvonis.

Pemeriksaan bukan berarti seseorang telah dinyatakan bersalah.

Justru melalui pemeriksaan yang objektif, pihak yang dituduh dapat memperoleh kesempatan membuktikan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan sesuai aturan.

Sebaliknya, apabila benar terdapat penyimpangan, pemeriksaan dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan secara terang dan mempertanggungjawabkannya sesuai hukum.

Dewan Pers menegaskan pentingnya pemberitaan yang akurat, berimbang, serta tidak mengandung opini yang menghakimi. Dalam praktik jurnalistik, uji informasi mencakup verifikasi dan konfirmasi, sementara asas praduga tak bersalah mengharuskan media tidak menjatuhkan vonis terhadap pihak yang diberitakan.

Karena itu, kasus dugaan kejanggalan Dana BOS SMKS Taman Siswa Lubuk Pakam 1 semestinya ditempatkan sebagai pertanyaan publik yang membutuhkan jawaban dan verifikasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.

Publik Menunggu Jawaban

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan polemik, melainkan dokumen, data, pemeriksaan dan jawaban yang dapat diverifikasi.

Jika penggunaan anggaran telah sesuai, tunjukkan dokumen dan bukti realisasinya.

Jika terdapat kesalahan administrasi, jelaskan dan perbaiki.

Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum.

Dan jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan pula hasil pemeriksaan secara terbuka sehingga nama baik pihak-pihak yang terkait tidak menjadi korban informasi yang belum teruji.

Redaksi akan memberikan ruang untuk hak jawab dan klarifikasi dari pihak SMKS Taman Siswa Lubuk Pakam 1 maupun pihak terkait lainnya.